BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Kita sering mendengar pernyataan seperti “ karyawan perusahaan kami adalah aktiva kami yang paling penting”, akan tetapi, kebanyakan perusahaan tidak mempunyai usaha secara sungguh-sungguh menentukan nilai dari aktiva sumber daya manusia (Human Resources Asset), dan departemen akuntansi terkadang menawarkan sedikit sekali bantuan. Di sinilah Akuntansi sumber daya manusia (Human Resource Accounting) diterapkan berkaitan dengan penerapan konsep-konsep dan prosedur akuntansi terhadap personil. Keputusan-keputusan sumber daya manusia yang penting, yang mencakup pengerahan, pengadaan staf, pelatihan, kompensasi, produktivitas, dan masalah-masalah lain sering dilakukan dalam kegelapan, tanpa informasi yang vital mengenai biaya dan manfaat. Akuntansi sumber daya manusia menawarkan suatu cara untuk informasi ini. Human Resources Accounting merupakan alat manajerial yang dapat digunakan untuk menilai program pelatihan manajemen, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan pemberhentian kerja, penempatan dan perputaran karyawan. Human Resources Accounting dapat digunakan untuk mengukur biaya pengerahan atau rekrutmen, pemilihan, penerimaan, kompensasi dan pelatihan karyawan serta nilai “productivity”, “promotability”, dan “transferability” mereka terhadap perusahaan. Dan Human Resources Accounting ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan.
Dalam abad modern pengetahuan dan keahlian manusia biasanya merupakan faktor utama dalam kesuksesan atau kegagalan organisasi perusahaan. Pengelolaan kekayaan manusia yang efektif membutuhkan informasi. Metode baru pencatatan,pengklasifikasian, dan pengolahan data yang menyangkut sumber-sumber daya manusia harus dikembangkan. Metode pelaporan informasi pada manajemen harus direvisi untuk menempatkan faktor manusia, sehingga faktor ini akan diberi pertimbangan yang memadai mengenai keputusan manajemen. Sistem pengendalian intern untuk kekayaan manusia dibutuhkan. Keperluan ini jelas menghendaki perubahan cara berfikir dan bertindak pada pihak penyusun pola sistem informasi akuntansi. Organisasi yang berbeda memerlukan tingkat kemampuan akuntansi sumber daya yang berbeda pula. Suatu perusahaan mungkin hanya memerlukan sistem yang paling elementer, sedangkan perusahaan lain memerlukan kemampuan yang paling canggih. Akuntansi sumber daya manusia sampai saat ini masih sedikit yang mempergunakannya, kendatipun perusahaan terkadang kurang antusias mengungkapkan nilai aktivanya berupa manusia, namun kebanyakan pengkajian empiris yang menyelidiki pengaruh perilaku dan pengaruh kognitif menunjukkan kecenderungan yang menyenangkan dari para pemakai terhadap informasi akuntansi sumber daya manusia.Melihat tujuan perusahaan akan tercapai bila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang handal, mampu melakukan tugas dengan baik dan berprestasi sebaik mungkin, dapat menjadi aktiva yang benar-benar dapat memberikan nilaimanfaat yang tinggi dibandingkan biayanya maka dalam hal mencapai kondisi tersebut perusahaan harus dapat mengorganisasikan pemanfaatan dan ukuran efisiensi kegiatan sumber daya di perusahaannya sedemikian rupa dan harus memiliki rangkaian kerjasama yang teratur antara fungsi yang satu dengan yang lain di dalam perusahaan. Agar operasi perusahaan tersebut dapat berjalan seefisien dan seefektif mungkin, maka diperlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang efektif dan akurat yang dapat memberikaninformasi yang diperlukan pihak manajemen berupa suatu sistem informasi yang akurat dan tepat yang didukung oleh ketepatan dari setiap prosedurnya, yang merupakansistem informasi terhadap pemanfaatan dan ukuran efisiensi kegiatan sumber daya manusianya serta strategi perusahaan yang memadai dalam perusahaan yang akan melahirkan informasi bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan.
Studi tentang sistem informasi menganalisis bagaimana suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.Perkembangan perusahaan akan menuntut penilaian kembali atas sistem yang telah berjalan, masih cukup relevan atau perlu diperbaharui lagi. Perkembanganmanajemen sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi perubahan-perubahan terhadap sistem informasi akuntansi sumber daya manusia dan pemanfaatannya. Hal ini menuntut kejelian dari para penyusun sistem tersebut, padahal perubahan pada bidang tersebut mungkin relatif sering terjadi karena perubahan pimpinan perusahaan dan peraturan yang ada.Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi sumber daya manusia dan pemanfaatannya dengan baik maka otomatis pelaksanaan fungsi-fungsi yang terkait dan prosedur-prosedur yang dijalankan akan baik pula dan diharapkan akan dapat mengurangi kesulitan-kesulitan dalam pengembangan sumber daya manusianya, meningkatkan kinerja pegawainya juga efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan usahanya. Karena tanpa adanya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik maka mereka tidak akan dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan sedangkan kelangsungan perusahaan ada di tangan sumber daya manusianya. Mengingat begitu besarnya peranan sistem informasi akuntansi sumber daya manusia dan pemanfaatannya tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetengahkan topik mengenai Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Sumber Daya Manusia
1.2 Perumusan Permasalahan
Sejauh mana Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Sumber Daya Manusia terhadap biaya dan pemanfaatan sumber daya manusia dapat diterapkan pada Perusahaan-Perusahaan, Apakah dengan adanya Sistem Informasi akuntansi sumber daya manusia yang diterapkan pada perusahaan dapat memudahkan penilaian assetnya berupa manusia dan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusianya dapat lebih terkontrol, efisien dan efektif sesuai dengan yang diharapkan.
1.3 Tujuan Penulisan
Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh serta mengetahui gambaran umum mengenai pasar modal dan aktivitas di dalamnya.
Mengetahui sejauh mana Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Sumber Daya Manusia terhadap biaya dan pemanfatan sumber daya manusia dapat diterapkan pada Perusahaan-perusahaan.
Bagi Praktisi dan Para Pelaku Pasar Modal
Sebagai salah satu informasi tambahan yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dan membuat kebijakan.
Memudahkan penilaian assetnya berupa manusia dan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusianya dapat lebih terkontrol, efisien dan efektif sesuai dengan yang
Bagi Pembaca dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya
Sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan dalam kerangka pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.DEMUTUALISASI
2.1.1.Pengertian Demutualisasi
Demutualisasi adalah proses perubahan struktur kepemilikan organisasi dari struktur kepemilikan yang terbatas pada anggota menjadi struktur kepemilikan yang lebih luas. Proses demutualisasi akan diikuti perubahan orientasi organisasi dari orientasi non-profit menjadi berorientasi profit.
Organisasi yang telah menjalani proses demutualisasi akan memiliki karakteristik sebagai berikut:
bermotif mencari keuntungan (for-profit motive)
Kepemilikan saham tidak terbatas pada anggota
Memungkinkan terjadinya pengalihan saham secara bebas (freely transferable), setelah saham dicatatkan di Bursa Efek
Ada pemisahan yang jelas antara pemilik, pengambil keputusan dan pelaku pasar
Penambahan modal dapat dilakukan melalui berbagai sumber
Sebagai perbandingan, organisasi yang belum melaksanakan demutualisasi memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. bermotif tidak mencari keuntungan (not-for profit motive)
2. kepemilikan dibatasi pada anggota saja
3. pengalihan kepemilikan saham masih terbatas
4. pengelolaan organisasi dilaksanakan secara bersama-sama, atau dengan kata lain tidak ada pemisahan yang jelas antarapemilik, pengambil keputusan dan pelaku pasar
5. ada keterbatasan jika ingin melakukan penambahan modal dari investor yang bukan anggota
2.1.2. Tujuan Demutualisasi
Tujuan dilakukannya demutualisasi bursa efek antara lain adalah
memperluas kepemilikan saham bursa efek,
akses informasi menjadi lebih mudah,
likuiditas menjadi kian tinggi dan pada gilirannya ketersediaan akan produk investasi investor makin terpenuhi.
restrukturisasi lembaga bursa efek itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi.
pengaksesan atau pembuatan penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan yang melakukan merger
meningkatkan alternatif sumber dana untuk pengembangan bursa
menghindarkan benturan kepentingan antara bursa dan anggota bursa sebagai pemegang saham.
mengurangi tingkat biaya
risiko yang ditimbulkan lebih rendah
mengurangi hambatan operasi perusahaan
menghindari pengambilalihan perusahaan oleh pihak lain
mengakuisisi aset yang kasat mata (intangible assets)
2.1.3. Latar Belakang Demutualisasi
Alasan utama yang melandasi pelaksanaan demutualisasi di sejumlah Bursa Efek adalah kebutuhan untuk turut berperan pada kompetisi global, selain sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai inovasi di bidang teknologi informasi yang melanda industri pasar modal. Diharapkan dengan dukungan infrastruktur yang berdaya saing global, Lembaga Bursa Efek dapat mengembangkan pelayanan dan jenis produk yang menarik pemodal sehingga pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas.
Selain itu pada masa persaingan global seperti sekarang ini, pengelolaan Lembaga Bursa Efek harus mampu mengupayakan terciptanya dua kapabilitas yaitu tingkat pertumbuhan serta daya saing yang berkesinambungan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai perubahan yang berkaitan dengan struktur kepemilikan, orientasi maupun pengelolaan Lembaga Bursa Efek. Beberapa Bursa Efek terkemuka di dunia termasuk beberapa bursa di Asia seperti Hongkong dan Singapura telah melakukan perubahan tersebut melalui proses demutualisasi, yang kemudian pola tersebut mulai diikuti oleh bursa-bursa di negara berkembang. Hal ini disebabkan karena struktur dan karakter Lembaga Bursa Efek yang telah di-demutualisasi akan relatif lebih kondusif untuk mewujudkan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh Lembaga Bursa Efek dalam mengupayakan tingkat pertumbuhan serta daya saing yang tinggi.
2.1.4. Pendapat Pakar Pasar Modal Mengenai Demutualisasi
Beberapa pakar dan praktisi Pasar Modal dalam kajian-kajiannya mengenai demutualisasi mengemukakan adanya faktor-faktor penting yang melatarbelakangi dilakukannya demutualisasi. Berikut pendapat pakar-pakar yang disarikan dari hasil konperensi APEC yang dipresentasikan pada APEC Financial Regulators Training Iniatiative, yang bertajuk “Regional Seminar-Demutualization of Exchanges”. Konperensi tersebut berlangsung pada tanggal 4 Agustus 2001, di kantor pusat ADB di Manila, Filipina.
Adapun nama para pakar serta kertas kerjanya yang disarikan disini adalah: 1.Lawrence Fok :“Demutualization, Merger and Listing” ,2. Pamela S. Hughes: “Exchange Demutualization”, 3. Roberta S. Karmel: “Motivations, Mechanics and Models For Exchange Demutualizations in the United States”, 4. Alan Shaw: “Demutualization and Listing of the Singapore Exchange Limited”
2.1.4.1. Lawrence Fok (Deputy Chief Operating Officer Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)
Dengan mengambil pembentukan Hong Kong Exchanges (HKEx) sebagai studi kasus, Lawrence Fok memberi ilustrasi bahwa proses demutualisasi bisa saja merupakan suatu proses yang tak dapat dihindarkan dalam perjalanan berkembangnya suatu Bursa Efek.
Pada bulan Juli 1999, pemerintah Hong Kong mengusulkan diadakannya perubahan atas struktur perekonomian yang berorientasi kepada pasar. Termasuk dalam usulan tersebut adalah perubahan-perubahan fundamental pada industri Pasar Modal melalui demutualisasi, yang didahului dengan digabungkannya kedua Bursa Efek (The Stock Exchange of Hong Kong dan Hong Kong Futures Exchange Limited) serta ketiga perusahaan kliring yang pada waktu itu dimiliki oleh Hong Kong (H.K. Securities Clearing Company Limited, H.K. Clearing Corporation Limited dan SEHK Options Clearing House Limited). Pemerintah Hong Kong mengusulkan dibentuknya Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) dari hasil penggabungan badan-badan usaha tersebut. Rencana penggabungan serta demutualisasi badan-badan usaha tersebut mendapatkan persetujuan dari para pelaku pasar pada bulan September 1999, sedangkan demutualisasi berhasil direalisasikan pada bulan Maret tahun 2000.
Menurut Lawrence Fok, penggabungan serta demutualisasi industri Pasar Modal di Hong Kong merupakan langkah yang dianggap perlu dan penting, dikarenakan sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, evolusi global. Bursa-bursa Efek diseluruh dunia selama ini terus menerus dihadapkan kepada berbagai tantangan baru yang berkembang dengan pesat, yang harus dicarikan solusi untuk menghadapinya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain dirasakan datang dari independent trading systems yang dengan mudah melakukan by-pass atas kegiatan-kegiatan Bursa Efek tradisional. Kemajuan pesar di bidang teknologi informasi juga telah mempermudah mengalirnya dana dan sumber daya lainnya dari satu negara ke negara yang lain. Dalam kondisi seperti ini, aliran dana investasi dan aktivitas perdagangan dengan cepat akan beralih ke pasar-pasar yang menawarkan transparansi dan likuiditas tinggi, biaya transaksi yang rendah, diversifikasi produk, aturan main yang jelas, serta pelayanan dan infrastruktur yang bermutu tinggi.
Kedua, kecenderungan integrasi. Adanya kecenderungan diantara bursa-bursa di seluruh dunia untuk melakukan pembenahan-pembenahan atas strategi dan operasional rutin mereka, dalam rangka meningkatkan pelayanan, memperkuat posisi mereka di peta persaingan dan mengoptimalkan kinerja mereka. Kecenderungan ini terlihat dari cepatnya sejumlah Bursa Efek dunia dalam melakukan integrasi vertikal (yaitu menggabungkan fungsi-fungsi perdagangan, kliring dan penyelesaian menjadi satu mata rantai transaksi) dan integrasi horisontal (yaitu menggabungkan produk-produk ekuitas dan derivatif kedalam satu organisasi) serta melakukan aliansi dengan Bursa Efek lainnya.
Ketiga, persaingan perdagangan. Dengan berkembangnya pasar uang dan pasar modal menjadi lebih global, yang diikuti pula dengan meningkatnya tingkat kepiawaian para pemodal, persaingan diantara para Bursa Efek menjadi lebih ketat. Sebagai contoh: saham-saham yang di catatkan di Bursa Efek Hong Kong dengan mudah dapat diperdagangkan di London, New York dan tempat-tempat lainnya. Produk-produk pasar uang dan derivatif Pasar Modal bahkan lebih mudah lagi diperdagangkan lintas batas dan juga lintas zona waktu.
Keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah mampu melahirkan sistem-sistem perdagangan diluar Bursa Efek, seperti electronic communication networks (ECNs), yang dengan cepat telah mampu merebut pangsa pasar secara signifikan dari Bursa Efek tradisional.
Kelima, pasar yang semakin terbuka. Untuk menarik peran serta para pelaku pasar internasional, pada umumnya pemerintah dan otoritas pasar modal di berbagai negara mulai menyadari pentingnya membuka pasar-pasar nasional. Karena dengan membuka pasar nasional kepada para pemodal internasional, standar kualitas pasar akan terdorong untuk ditingkatkan, yang berakibat pada meningkatnya daya saing serta efisiensi pasar. Kebijakan untuk membuka pasar nasional juga dapat menarik pemodal yang terdiversifikasi, dan pada saat yang bersamaan, memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan kemampuan kepada para pelaku pasar nasional.
Keenam, kelemahan dari struktur organisasi bursa berlandaskan keanggotaan. Sebelum demutualisasi, kedua Bursa Efek di Hong Kong memiliki struktur organisasi yang berlandaskan keanggotaan, yang kemudian ternyata kurang lincah untuk dapat mengikuti tekanan persaingan global yang kompetitif. Selain itu, struktur organisasi seperti ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya perangkapan atas kepemilikan dan keanggotaan. Perangkapan ini menyebabkan setiap program pengembangan bursa haruslah program-program yang akan mendatangkan manfaat atas kepentingan para Anggota Bursa, yang juga sekaligus pemilik. Hal ini dengan sendirinya menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, karena apa yang menjadi kepentingan para Anggota Bursa belum tentu sama dengan apa yang diprioritaskan oleh kedua Bursa Efek yang menjadi operator industri Pasar Modal di Hong Kong. Khusus untuk Hong Kong yang hampir tidak ada sumber daya alam yang dapat dijadikan andalan perekonomian, kinerja dari sektor jasa keuangan dan pasar modal menjadi amat penting, bukan saja bagi para pelaku pasar, namun juga bagi kesejahteraan publik secara umum. Dengan demikian, apabila konflik kepentingan antara para pelaku pasar tidak segera dicarikan solusinya, akan besar sekali dampaknya bagi suatu perekonomian seperti Hong Kong.
Ketujuh, struktur pasar yang terfragmentasi. Pada masa sebelum penggabungan dan demutualisasi, kedua Bursa Efek di Hong Kong menjalankan 4 (empat) fungsi yang berbeda, yaitu fungsi operator pasar, fungsi keanggotaan, fungsi regulator dan juga sebagai suatu organisasi publik. Pada kenyataannya, dalam praktek sehari-hari, keempat fungsi ini seringkali berbenturan, sehingga harus terjadi kompromi dalam hal kinerja kedua Bursa Efek secara keseluruhan. Benturan fungsi ini selain menimbulkan tumpang tindih diantara fungsi kedua Bursa Efek, juga menyebabkan fragmentasi pasar, yang pada akhirnya menimbulkan inefisiensi. Fragmentasi pasar terjadi karena panjangnya jalur untuk menyelesaikan transaksi, serta melibatkan banyak prosedur dan pihak. Inefisiensi seperti ini dengan mudah dapat menaikkan tingkat risiko, terutama risiko sistemik.
Kedelapan, rasionalisasi teknologi. Penggabungan badan-badan usaha di industri pasar modal di Hong Kong melahirkan peluang untuk dilakukannya sinergi diantara badan-badan usaha yang digabungkan, termasuk diantaranya yang cukup penting adalah sinergi untuk menstandarisasi biaya pemeliharaan dan up-grading sistem teknologi informasi yang dipakai. Standarisasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan sistem teknologi informasi, yang dengan sendirinya diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efisiensi. Diakhir ulasannya, Lawrence Fok berpendapat bahwa reformasi struktur organisasi industri pasar modal di Hong Kong merupakan langkah yang tidak dapat dihindarkan lagi jika Hong Kong ingin meningkatkan kinerjanya sebagai penyedia jasa keuangan internasional dan memperkokoh posisinya di peta persaingan industri pasar modal dunia.
2.1.4.2. Pamela S. Hughes (Partner Blake, Cassels & Graydon LLP, Toronto, Canada)
Pamela S.Hughes menyampaikan ulasan yang senada dengan Lawrence Fok, yaitu demutualisasi merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh bursa-bursa Efek sebagai persiapan menghadapi persaingan global. Pamela S. Hughes mengambil contoh proses reorganisasi Bursa Efek yang terjadi di Australia dan Canada. Menurut Pamela S. Hughes, demutualisasi merupakan solusi yang telah dipilih oleh sejumlah bursa-Bursa Efek dunia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, karena demutualisasi memungkinkan Bursa Efek bergerak dalam koridor for-profit orientation. Orientasi laba ini pada akhirnya akan memudahkan Bursa Efek untuk menggalang dana segar dari berbagai sumber, tidak terbatas pada anggotanya saja, seperti pada Bursa-bursa Efek tradisionalyang struktur kepemilikannya masih berdasarkan pada keanggotaan.
Demutualisasi memungkinkan Bursa Efek untuk mengubah orientasi operasionalnya, dari non-profit menjadi profit-motive, karena demutualisasi pada hakikatnya adalah proses pengalihan kepemilikan Bursa Efek dari semula berlandaskan pada kepemilikan terbatas pada anggota menjadi kepemilikan yang berlandaskan kepemilikan saham.Proses demutualisasi umumnya diawali dengan mengkonversikan hak keanggotan menjadi saham, yang kemudian dapat diikuti dengan proses penawaran umum atas saham-saham tersebut. Pada Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi, hak suara para pemegang saham umumnya berbanding secara proporsional dengan jumlah saham yang melambangkan kepemilikan mereka atas Bursa Efek tersebut, atau yang umum dikenal dengan istilah one share, one vote. Sehingga , pada Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi, hak kepemilikan terpisah dari hak untuk berdagang.
Sebagai perbandingan, pada Bursa Efek tradisional yang masih berbentuk mutual organization, hak kepemilikan berbanding lurus dengan hak keanggotaannya, atau yang umum disebut sebagai one member, one vote. Namun, proses pengambilan keputusan biasanya diwakilkan kepada komite-komite yang terdiri dari perwakilan anggota bursa, sehingga hak suara para anggota sebenarnya terpisah dari hak kepemilikan mereka atas Bursa Efek tersebut. Selain itu, pada Bursa Efek yang masih belum melakukan demutualisasi, hak kepemilikan atas Bursa Efek tersebut tidak dapat diperjual-belikan, bahkan pada saat anggota menghentikan keanggotaannya, hak kepemilikan menjadi batal dengan sendirinya.
Selanjutnya Pamela S. Hughes memaparkan bahwa perkembangan teknologi screen trading sebenarnya turut menjadi pendorong demutualisasi Bursa Efek. Karena ketika screen trading sedikit demi sedikit mulai menggantikan fungsi lantai perdagangan, fungsi anggota bursa menjadi agak berkurang, apalagi jika pemodal dapat langsung melakukan transaksi tanpa perantaraan anggota bursa. Disinilah demutualisasi menjadi solusi, karena demutualisasi memberi peluang kepada anggota bursa untuk melepaskan hak keanggotaannya dalam bentuk saham kepemilikan. Menurut Pamela S. Hughes, ada beberapa alasan lain mengapa Bursa Efek melakukan demutualisasi, yaitu:
Pertama, demutualisasi dapat meningkatkan transparansi informasi dan sekaligus kualitas tata kelola Bursa Efek tersebut sebagai suatu badan usaha. Hal ini dimungkinkan karena idealnya, proses demutualisasi menghasilkan suatu badan usaha yang lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar dan lebih mampu dalam menjawab tantangan persaingan dunia usaha. Faktor pendukung lainnya, dalam proses pengambilan keputusan pada Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi, benturan kepentingan seperti yang terjadi ketika pemegang saham adalah anggota bursa tidak terjadi lagi. Hal Ini dikarenakan pada Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi, pemegang saham dapat langsung mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, sehingga Bursa Efek sebagai badan usaha akan mampu merespon tantangan internal maupun eksternal secara lebih efektif dan efisien.
Dengan sendirinya, pada struktur tata kelola perusahaan yang seperti ini, Bursa Efek juga akan dituntut untuk senantiasa menunjukkan tanggung-jawabnya kepada para pemegang saham, bukan saja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional rutin, namun juga yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Selain itu, Bursa Efek dengan struktur organisasi lebih luwes seperti ini, akan lebih tangguh dalam menghadapi persaingan dari alternative trading systems (ATS), yaitu sistem-sistem perdagangan yang dikelola secara independen diluar bursa, dan umumnya memanfaatkan teknologi informasi. Demutualisasi akan meningkatkan kemampuan Bursa Efek untuk menggalang dana dari sumber-sumber yang lebih luas lagi dapat membantu Bursa Efek tersebut dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasinya.
Dengan semakin kuatnya infrastruktur teknologi informasi Bursa Efek, secara konseptual Bursa Efek tersebut akan mampu menghadapi persaingan dari ATS. Dengan sendirinya, demutualisasi juga akan memungkinkan Bursa Efek untuk melakukan investasi di bidang teknologi komunikasi, sehingga Bursa Efek akan lebih siap dalam menghadapi persaingan global.Kedua, Demutualisasi memungkinkan Bursa Efek untuk meningkatkan partisipasi pemodal. Pada Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi, baik pemodal ritel maupun pemodal institusional sama-sama memiliki peluang untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek tersebut. Selain itu, demutualisasi juga memungkinkan Bursa Efek untuk memiliki keluwesan dalam mengakomodasi kebutuhan pemodal sebagai customer dari badan usaha tersebut, baik itu pemodal institusional maupun pemodal ritel.
Pamela S. Hughes menyimpulkan bahwa demutualisasi dengan demikian adalah suatu proses yang dapat dilakukan oleh Bursa Efek untuk memperkuat daya saingnya dalam menghadapi globalisasi industri pasar modal. Demutualisasi juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perubahan-perubahan yang harus dijalani oleh suatu Bursa Efek, terutama dalam hal meningkatkan standar regulasi dan kepercayaan pemodal. Namun perlu dicermati, bahwa agar suatu proses demutualisasi dapat berjalan sukses, para pemegang saham dari Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi harus memiliki komitmen untuk secara konsisten dan efektif menjalankan kebijakan-kebijakan baru yang dibentuk bersamaan dengan demutualisasi.
2.1.4.3. Roberta S. Karmel (Professor pada Brooklyn Law School, dan Partner pada Counsel, Kelley, Drye & Warren LLP, New York, USA)
Senada dengan Lawrence Fok dan Pamela S. Hughes, Roberta Karmel mengatakan bahwa demutualisasi Bursa Efek merupakan respon atas tantangan persaingan global dan inovasi teknologi di industri pasar modal. Menurut Roberta Karmel, ketika suatu Bursa Efek memutuskan untuk mengubah orientasinya menjadi for-profit motive, perubahan tersebut akan mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih kondusif, sehingga akan lebih memudahkan Bursa Efek ters4but untuk melakukan penggalangan dana segar.
Menurut Roberta Karmel, demutualisasi tidak selalu mesti diikuti dengan penawaran umum, namun cepat atau lambat proses transisi ini perlu dilakukan dalam rangka mengubah Bursa Efek menjadi suatu perusahaan publik yang sahamnya dapat diperjual-belikan. Hanya saja, menurut Robert Karmel, karena Bursa Efek tidak dapat terlepas dari peran kunci yang dimainkannya dalam roda perekonomian suatu negara, terutama yang berhubungan dengan penghimpunan modal, pembentukan harga dan distribusi kepemilikan, kemungkinannya besar bahwa Bursa Efek tidak dapat menjadi perusahaan publik biasa, sebagaimana perusahaan-perusahaan tercatat lainnya. Mengenai latar belakang Bursa Efek memilih demutualisasi, Roberta Karmel berpendapat bahwa ada beberapa alasan, yaitu:
Pertama, demutualisasi akan mengurangi benturan kepentingan yang umum dijumpai pada bursa-bursa yang masih berlandaskan azas mutual. Hal ini dapat dicapai karena proses demutualisasi memungkinkan ditingkatkannya struktur tata kelola perusahaan dan kualitas struktur manajerial perusahaan, sehingga badan usaha yang terbentuk dari demutualisasi adalah badan usaha yang lebih dinamis dan luwes dalam menghadapi tantangan persaingan industri.
Kedua, demutualisasi memungkinkan Bursa Efek untuk berorientasi pada for-profit motive. Sehingga, pricing policy dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bursa Efek dapat lebih komersial dan kompetitif. Selain itu, orientasi laba seperti ini akan mendorong Bursa Efek untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke program-program pengembangan yang hasilnya diperkirakan akan mengoptimalkan nilai saham Bursa Efek tersebut. Makin meningkatnya nilai saham Bursa Efek sedikit banyak akan mencerminkan tata kelola perusahaan yang dijalankan, sehingga dapat menarik lebih banyak lagi dana segar melalui pemodal-pemodal yang memilih untuk menginvestasikan dananya di saham Bursa Efek tersebut.
Ketiga, demutualisasi merupakan katalisator dalam pencapaian strategi bisnis yang baru. Pasar global terus menerus menuntut ditingkatkannya pengembangan produk-produk inovatif dengan tingkat risiko yang semakin rendah. Untuk dapat memanfaatkan peluang dari adanya permintaan pasar global ini, dengan demutualisasi suatu Bursa Efek akan mampu menghimpun dana pengembangan yang dibutuhkannya, terutama untuk memperkuat sumber daya teknologi yang dimilikinya, sehingga Bursa Efek tersebut akan mampu mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan permintaan pasar.
Keempat, demutualisasi akan membantu anggota bursa untuk mengambil keuntungan lebih jauh lagi dari saham yang dimilikinya, melalui dimungkinkannya jual-beli atas saham Bursa Efek, yang tidak terbatas hanya pada anggota bursa saja. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri dari demutualisasi, karena pada struktur Bursa Efek yang berlandaskan azas mutual, saham yang dimiliki oleh anggota bursa tidak dapat memberikan keuntungan lebih jauh bagi para anggota bursa. Pada bursa tradisional seperti itu, anggota bursa hanya dapat menjual keseluruhan dari saham yang dimilikinya, sedangkan pada bursa yang telah melakukan demutualisasi, pemilik saham dapat hanya melepaskan sebagian saja dari saham-saham yang dimilikinya.
Kelima, pihak-pihak eksternal lebih menyukai Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi sebagai mitra pada program-program aliansi strategis. Hal ini dikarenakan nilai dari saham yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek dapat dijadikan patokan ukuran keberhasilan Bursa Efek sebagai suatu badan usaha. Pihak-pihak eksternal yang diajak untuk melakukan aliansi strategis dengan Bursa Efek, seperti perusahaan-perusahaan teknologi, dengan sendirinya akan lebih menyukai bermitra dengan Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi, karena ada satu kesamaan bahasa, yaitu nilai saham, yang dapat dipakai sebagai tolok ukur dari prospek keberhasilan kemitraan tersebut. Pada akhir pemaparannya, Roberta Karmel mengatakan bahwa jika suatu Bursa Efek memilih untuk melakukan demutualisasi dan menjadi perusahaan publik, perlu diingat bahwa disamping mendapatkan keuntungan menjadi perusahaan publik, Bursa Efek tersebut juga harus memenuhi tuntutan publik seperti keterbukaan informasi atas kondisi keuangannya dan atas jalannya perusahaan. Termasuk hal yang harus diwaspadai adalah Bursa Efek tersebut harus mampu mengikuti perkembangan-perkembangan pengetahuan bisnis dan pengelolaan perusahaan.
2.1.4.4. Alan Shaw (Executive Vice President dan Head pada Risk Management & Regulation Singapore Exchange Limited , Singapore)
Alan Shaw menyampaikan pemikiran yang serupa dengan ketiga pakar lainnya, yaitu bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada kegiatan operasional dan persaingan Bursa Efek di peta industri pasar modal. Tantangan terbesar yang dihadapi Bursa Efek adalah persaingan langsung dari sistem-sistem perdagangan alternatif seperti ECNs. Selain itu, Bursa Efek juga menghadapi tuntutan dari kalangan pemodal yang menginginkan kemampuan untuk melakukan perdagangan secara langsung, mendapatkan biaya transaksi yang rendah dan produk-produk derivatif yang inovatif. Tuntutan-tuntutan seperti itu, pada akhirnya mendorong Bursa Efek untuk menjadi lebih komersial, yang selanjutnya bermuara pada perlunya dilakukan restrukturisasi atas struktur kepemilikan Bursa Efek.
Bursa Efek yang berlandaskan azas mutual umumnya tidak memberikan keluwesan untuk bergerak menghadapi tantangan pasar, karena azas mutual lebih berorientasi pada pemenuhan kepentingan anggota bursa. Sedangkan, demutualisasi memungkinkan dipisahkannya hak untuk berdagang dari kepemilikan, sehingga Bursa Efek dapat dijalankan sebagai badan usaha yang kompetitif. Apabila demutualisasi diikuti dengan penawaran umum, maka proses pemisahan itu berarti dipercepat dan juga dapat lebih memusatkan kemampuannya untuk meningkatkan nilai saham. Lebih lanjut lagi, mengenai mengapa Bursa Efek memilih demutualisasi, Alan Shaw mengemukakan kesimpulan-kesimpulan yang serupa dengan ketiga pakar sebelumnya. Menurut Alan Shaw, Bursa Efek cenderung akan melakukan demutualisasi karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, globalisasi, dimana emiten dan calon emiten, serta para pemodal, akan beralih ke pasar-pasar yang memiliki likuiditas tinggi dan menawarkan produk dan jasa yang inovatif. Persaingan diantara Bursa Efek dipertajam lagi dengan persaingan antara Bursa Efek dengan sistem perdagangan alternatif. Persaingan antar pasar ini juga diakibatkan oleh semakin kecilnya perbedaan antara produk sekuritas dan derivatif. Selain itu, tren globalisasi ini juga ditunjukkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pemodal dalam mengakses dan mencerna informasi pasar melalui internet.
Dari sudut pandang perusahaan efek, tren globalisasi ditunjukkan dengan kecenderungan perusahaan efek untuk mencari pasar yang efisien dan menawarkanbiaya rendah. Demutualisasi akan mendorong Bursa Efek untuk mampu menjawab tantangan persaingan global ini. Kedua, kebutuhan untuk mengadakan sarana dan sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi yang mengikuti perkembangan akan membantu para pelaku pasar dalam menghadapi persaingan global. Namun, untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi, Bursa Efek membutuhkan dana yang tidak sedikit. Demutualisasi memberikan solusi yang cukup strategis, yang memungkinkan Bursa Efek untuk menghimpun dana yang dibutuhkan. Jadi, dapat dilihat disini bahwa sebagai akibat dari perkembangan tuntutan pasar yang sedemikian cepat, penting artinya bagi Bursa Efek untuk melakukan reposisi, untuk mampu bertahan dan menghadapi persaingan. Bursa Efek yang telah melakukan demutualisasi akan mampu membuat keputusan-keputusan strategis dengan lebih efeisien, dibandingkan dengan bursa-bursa yang masih belandaskan azas mutual. Hal ini dikarenakan pada Bursa Efek yang masih bersifat mutual selalu terdapat benturan kepentingan antara kepemilikan dan keanggotaan.
Di akhir pemaparannya, Alan Shaw menyampaikan bahwa demutualisasi cepat atau lambat akan menuntut perubahan pola pikir dari manajemen bursa, yang harus mengedepankan optimalisasi nilai saham pemilik dan juga memfokuskan pada kepentingan customer. Dari pendapat para pakar pasar modal tersebut diatas, dapat diikhtisarkan bahwa ada 3 (tiga) besaran utama yang melatarbelakangi dilakukannya demutualisasi yaitu untuk meningkatkan good corporate governance, mendukung pengembangan pasar dan mendukung pengembangan produk.
2.2. AKUNTANSI BIAYA
2.2.1. Pendahuluan
Perkembangan transportasi dan telekomunikasi mempercepat perusahaan-perusahaan di Indonesia memasuki kancah persaingan dengan perusahaan asing. Persaingan global memaksa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki keunggulan dalam : fleksibilitas, mutu produk atau jasa yang dihasilkan, dan cost effective. Untuk menjadi perusahaan yang cost effective, manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi manajemen yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membentuk perilaku manajemen.
Sistem informasi akuntansi manajemen yang berlaku di Indonesia sekarang masih berada dalam tahap awal perkembangan. Akuntansi manajemen masih didominasi oleh konsep-konsep akuntansi keuangan yang lebih diarahkan untuk menyajikan informasi pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen kepada pihak luar perusahaan. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi manajemen belum berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan alokasi berbagai sumber daya dalam perusahaan.
Untuk menjadi relevan dengan kebutuhan manajemen di masa akan datang, sistem informasi akuntansi manajemen harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi agar menjadi cost effective.
Silabus akuntansi menajemen perlu dirancang kembali untuk mengantisipasi kebutuhan keahlian akuntan manajemen di masa yang akan datang agar mereka memiliki kemampuan untuk merekayasa informasi akuntansi manajemen yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku manajemen agar menjadi cost effective.
Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor transportasi dan telekomunikasi, semakin dekat terwujudnya ramalan global village. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan asing membanjir sampai di pelosok tanah air kita. Begitu pula barang-barang produksi Indonesia begitu mudah memasuki pasaran luar negeri.
Perkembangan ini mendorong dengan cepat perusahaan-perusahaan di Indonesia ke dalam kancah persaingan dengan perusahaan-perusahaan asing yang telah lebih lama dan berpengalaman dalam dunia bisnis. Jika perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari Pemerintah, agak susah mereka dalam jangka panjang memenangkan persaingan dengan perusahaan-perusahaan asing yang umumnya mampu menghasilkan produk dan jasa yang dilemparkan mereka ke pasar dengan efisiensi produksi yang tinggi. Namun dengan proteksi yang diberikan terus menerus kepada perusahaan Indonesia, tidak akan baik akibatnya terhadap pertumbuhan jangka panjang industrialisasi di Indonesia. Sehingga strategi yang cocok adalah dengan menjadikan perusahaan-perusahaan di Indonesia kuat dalam jangka panjang di dalam menghadapi persaingan. Hanya dengan membuat perusahaan-perusahaan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan konsumen mereka, menghasilkan produk dan jasa yang bermutu dan cost effective , mereka akan memiliki kemampuan bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan yang bersifat global dan tajam.
Perkembangan yang sama pesatnya terjadi pula di sektor teknologi informasi (perangkat keras dan lunak komputer dan telekomunikasi). Kemana pun kita menjelajahi pelosok tanah air kita, rasanya kita tidak begitu jauh dari Jakarta, karena melalui televisi dan telekomunikasi kita dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di seluruh tanah air. Seperti halnya dengan orang Amerika yang berkunjung ke Indonesia, setelah ia terbang 20 sampai 25 jam, ia akan makan pagi di Pizza Huts atau MacDonald persis dengan kebiasaan yang dilakukan di negara asalnya. Begitu masuk di kamar hotel, ia akan menikmati siaran CNN yang berisi berita-berita yang terjadi di negara asalnya. Rasanya setelah terbang sekian lamanya, ia belum beranjak pula dari negara asalnya, seolah-olah ia bepergian di kampung dunia yang tidak begitu jauh, berkat kemajuan di bidang teknologi informasi, transportasi dan telekomunikasi.
Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi ini menjadikan konsumen mudah memperoleh informasi di dalam mempertimbangkan pengeluaran uang mereka. Dengan demikian konsumen akan mengalokasikan dan mereka ke dalam perusahaan-perusahaan yang mampu secara cepat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan jasa yang bermutu dan dengan harga yang murah. Bagi manajemen perusahaan, perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi memungkinkan mereka dengan cepat memperoleh informasi mengenai apa saja yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Pengolahan data konsumen berbagai sumber daya dalam berbagai kegiatan bisnis dapat dihasilkan dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya pada waktu perusahaan menggunakan manual system dalam pengolahan data. Dengan mutu informasi yang dapat diperoleh melalui teknologi informasi, manajemen memiliki kesempatan untuk berada dalam posisi yang baik dalam merencanakan dan mengendalikan semua kegiatan bisnis serta mengelola konsumsi sumber daya dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, teknologi informasi maju yang digunakan oleh perusahaan akan menempatkan perusahaan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang senantiasa berubah, memungkinkan perusahaan menghasilkan produk dan jasa yang bermutu dan memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan bisnis mereka secara cost effective.
2.2.1.1. Pengertian Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya merupakan bagian yang integral dengan financial accounting. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikannya informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Biaya (cost) berbeda dengan beban (expense), cost adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa, sedangkan beban (expense) adalah expired cost yaitu pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil, beban ini dikaitkan dengan revenue pada periode yang berjalan. Pengorbanan yang tidak ada hubungannya dengan perolehan aktiva, barang atau jasa dan juga tidak ada hubungannya dengan realisasi hasil penjualan, maka tidak digolongkan sebagai cost ataupun expense tetapi digolongkan sebagai loss.
2.2.1.2 Manfaat Akuntansi Biaya
Tujuan atau manfaat akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan, yaitu untuk :
1. Perencanaan dan Pengendalian Laba. Akuntansi biaya menyediakan informasi atau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan, dan selanjutnya atas dasar perencanaan tersebut, biaya dapat dikendalikan dan akhirnya pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini akuntansi biaya mencakup penentuan biaya persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak.
2. Penentuan Harga Pokok Produk atau Jasa. Penetapan harga pokok akan dapat membantu dalam : (a) penilaian persediaan baik persediaan barang jadi maupun barang dalam proses, (b) penetapan harga jual terutama harga jual yang didasarkan kontrak, walaupun tidak selamanya penentuan harga jual berdasarkan harga pokok, (c) penetapan laba.
3. Pengambilan Keputusan oleh Manajemen. Disini manajemen dapat memilih antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka panjang yang bisa menaikan pendapatan atau menurunkan biaya.
Menyusun dan Melaksanakan Rencana serta Anggaran Operasi dalam kondisi ekonomis dan bersaing. Aspek penting dari perencanaan adalah potensi yang dimiliki dalam memotivasi orang untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten dengan tujuan perusahaan.
Menetapkan Metode Kalkulasi Biaya. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya pengendalian, pengurangan biaya dan perbaikan mutu.
2.2.1.3. Klasifikasi Biaya
Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang digunakan
untuk berbagai tujuan, sehingga penggolongan biaya juga didasarkan atas disesuaikan dengan tujuan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan biaya diantaranya :
Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaan
a. Factory Cost (Biaya Produksi). Adalah jumlah dari ketiga unsur biaya yaitu bahan langsung, pekerja langsung dan overhead pabrik.
1. Biaya Bahan Baku (Direct Material Cost). Adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi yang dapat dimasukkan langsung dalam kaldulasi biaya produk.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost). Adalah karyawan yang dikerahkan untk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Biaya ini meliputi gaji para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk.
3. Biaya Tidak Langsung (Factory Overhead) . Adalah bahan tidak langsung, pekerja tak langsung dan semua biaya pabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung ke produk tertentu.
b. Commercial Expense (Operating Expense)
1. Marketing and Selling Expense. Dimulai pada saat biaya pabrik berakhir yaitu pada saat proses pabrikasi diselesaikan dan barang-barang sedah dalam kondisi siap jual.
2. General & Administration Expense. Meliputi beban yang dikeluarkan dalam mengatur dan mengendikan organisasi.
(2002 digitized by USU digital library 2)
2. Berdasarkan Periode Akuntansi
a. Capital Expenditure (Pengeluaran Modal). Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini dikapitalisirdan dicantumkan sebagai harga perolehan. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai capital expenditure jika pengeluaran ini memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, jumlahnya relatif besar, dan pengeluaran ini sifatnya tidak rutin.
b. Revenue Expenditure (Pengeluaran Penghasilan). Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada periode akuntansi dimana pengeluaran ini terjadi. Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut, dan dicantumkan dalam income statement. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai revenue expenditure jika pengeluaran tersebut memberi manfaat pada periode terjadinya pengeluaran tersebut, jumlahnya relatif kecil, dan umumnya pengeluaran ini sifatnya rutin.
3. Berdasarkan Pengaruh Manajemen Terhadap Biaya
a. Biaya Terkendali (Controllable Cost). Adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
b. Biaya Tidak Terkendali (Uncontrollable Cost). Adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu.
4. Karakteristik Biaya Dihubungkan Dengan Keluarannya
a. Biaya Engineered. Adalah elemen biaya yang mempunyai hubungan phisik yang eksplisit dengan output.
b. Biaya Discretionary. Biaya ini disebut juga managed cost atau programmed cost adalah semua biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan output.
d. Biaya Commited atau biaya kapasitas. Adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran dan administrasi.
5. Pengaruh Perubahan Volume Kegiatan Terhadap Biaya
a. Biaya Tetap. Yaitu biaya yang jumlah tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan sampai pada tingkatan tertentu. Biaya tetap perunit berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan.
b. Biaya Variabel. Biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktifitas tersebut. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel.
c. Biaya Semi Variabel. Yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding/proporsional.
6. Berdasarkan Objek yang dibiayainya
a. Biaya Langsung. Biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu.
b. Biaya Tidak Langsung. Biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.
(2002 digitized by USU digital library 3)
Berdasarkan Hubungan dengan Keputusan yang Diusulkan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
Biaya Diferensial (Differential Cost). Adalah salah satu nama dari biaya biaya yang relevan dengan pilihan diantara berbatai alternatif. Biaya diferensial kadang- kadang disebut juga juga sebagi biaya marginal ( marginal cost) atau biaya inkremental (incremental cost). Jika sejumlah biaya diferensial dikeluarkan hanya jika salah satu alternatif tertentu dipilih, maka biaya itu bisa juga disebut sebagai biaya tunai (out-of-pocket cost).
Biaya Kesempatan (Opportunity Cost). Adalah sejumlah pendapatan atau manfaat lain yang akan hilang bila alternatif tertentu dipilih.
Biaya Tertanam (Sunk Cost). Adalah biaya yang telah dikeluarkan, dan kemudian ternyata tidak relevan dengan keputusan itu.
Biaya Tidak Dapat Dihindari ( Unavoidable Cost). Adalah jika dalam keputusan untuk tidak melanjutkan suatu produk atau divisi, biaya produk tidak dipengaruhi oleh keputusan itu.
Biaya Dapat Dihindari (Avoidable Cost). Adalah biaya-biaya yang relevan dengan keputusan.
2.2.1.4. Sistem Akuntansi Biaya
Sistem akuntansi biaya (cost system) dapat dikelompokkan menjadi dua
sistem yaitu :
1. Actual Cost System (Sistem Harga Pokok Sesungguhnya). Yaitu sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sesuai dengan harga pokok yang sesungguhnya dinikmati. Pada sistem ini, harga pokok produksi baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya sesungguhnya dikumpulkan.
2. Standard Cost System (Sistem Harga Pokok Standar). Yaitu sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sebesar harga pokok yang telah ditentukan/ditaksir sebelum suatu produk atau pesanan dikerjakan.
2.2.1.5. Sistem Pengumpulan Harga Pokok
1. Job Order Cost. Yaitu suatu metode pengumpulan harga pokok produk yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak. Jadi setiap ada pesanan mempunyai harga pokok tersendiri yang dibuat dalam job cost sheet. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan pelanggan.
2. Process Cost. Yaitu metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu. Pada metode ini, proses produksi diperusahaan dilaksanakan secara terus menerus, barang yang dihasilkan homogen, dan perhitungan harga pokok produksi didasarkan atas waktu. Pada metode ini, produksi dilakukan untuk memenuhi stock.
2.2.1.6. Manfaat Biaya Perunit
1. Perusahaan Manufaktur
Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya perunit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya perunit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode.
Untuk menentukan biaya perunit, maka total biaya yang digunakan tergantung tujuan informasi tersebut. Perusahaan dapat menggunakan biaya produksi, atau biaya variabel, atau biaya produksi ditambah biaya non produksi.
Untuk pembuatan laporan keuangan untuk pihak eksternal, maka informasi biaya perunit diperoleh dari total biaya produksi, sedangkan untuk keputusan pengambilan untuk menerima atau menolak pesanan khusus, dalam kondisi perusahaan beroperasi dibawah kapasitas produksi, maka informasi biaya yang dibutuhkan adalah informasi biaya variabel.
2. Perusahaan Jasa
Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya perunit. Pada dasarnya untuk enghitung biaya perunit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan.
Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual dan lainnya, hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena jasa tidak menghasilkan produk fisik.
(2002 digitized by USU digital library 4)
2.2.1.7. Kalkulasi Biaya Produk Tradisional
Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama keproduk tidak memiliki kesulitan, karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran penggerak yang sangat akurat.
Tetapi sebaliknya, biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk, karena hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik.
Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktifitas tingkat unit (unit level drivers), karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi :
1. Unit yang diproduksi
2. Jam tenaga kerja langsung
3. Tenaga kerja langsung (rupiah)
4. Jam mesin
5. Bahan langsung
Setelah mengidentifikasi penggerak (driver) tingkat unit, lalu memprediksi tingkat keluaran aktifitas yang diukur oleh penggerak tersebut, yaitu apakah berdasarkan aktifitas aktual yang diharapkan (expected activity level) dan aktifitas normal (normal activity level).
Expected activity level adalah output aktivitas yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang, sedangkan normal activity level adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupa penggunaan tingkat aktifitas yang sama dari tahun ketahun, sehingga pembebanan overhead ke produk tidak begitu berfluktuasi.
2.2.1.8. Keterbatasan Sistem Akuntansi Biaya
Tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental telah digunakan beberapa dekade dan terus digunakan secara sukses. Namun pada beberapa situasi tarif tersebut menimbulkan distorsi yang dapat membuat stress perusahaan yang berproduksi dalam lingkungan produksi canggih (advanced manufacturing environment). Gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan jaman diantaranya sebagai berikut :
1. Hasil dari penawaran sulit dijelaskan
2. Harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal.
3. Produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi.
4. Manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan.
5. Marjin laba sulit dijelaskan
6. Pelanggan tidak mengeluh atas biaya naiknya harga
7. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberi data biaya bagi proyek khusus.
8. Biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan
2.2.2. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Agar Perusahaan Unggul Dalam Jangka Panjang Di Dalam Persaingan
Di atas telah disinggung bahwa untuk mampu bersaing di pasar dunia, perusahaan harus bersaing di tiga aspek : fleksibilitas, mutu, dan biaya. Fleksibilitas merupakan tuntutan pasar yang senantiasa menghendaki perusahaan mampu menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu mengalami perubahan. Fleksibilitas menuntut manajemen perusahaan secara terus menerus melakukan perbaikan manfaat yang terkandung di dalam produk dan jasa bagi konsumen. Kemampuan perusahaan di dalam menyesuaikan dengan cepat setiap perubahan kebutuhan konsumen menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menempatkan diri setapak lebih maju dari perusahaan pesaing.
Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan konsumen mudah melakukan akses terhadap mutu produk dan jasa yang kan mereka beli. Dengan demikian, hanya perusahaan yang mampu menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi mutu yang dibutuhkan konsumen, yang mampu menjadi pemimpin dalam persaingan di pasar.
Biaya merupakan faktor penting dalam menjamin kemenangan perusahaan dalam persaingan di pasar. Konsumen akan memilih produsen yang mampu menghasilkan produk dan jasa yang memiliki mutu tinggi dengan harga yang murah. Harga murah hanya dapat dihasilkan oleh produsen yang secara terus menerus melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang menambah nilai bagi konsumen. Dengan demikian perusahaan yang senantiasa berusaha menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak menambah nilai bagi konsumen yang akan memenangkan persaingan jangka panjang di pasar.
2.2.3. Peran Sistem Informasi Biaya Dalam Menunjang Keunggulan Perusahaan Dalam Persaingan
Untuk menjdi produsen yang mampu menghasilkan produk yang bermutu dengan harga yang murah, manajemen memerlukan peta yang menggambarkan berbagai kegiatan yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa serta informasi sumber daya yang dikorbankan untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Manajemen harus memahami berbagai kegiatan tersebut. Manajemen harus memahami berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Dengan pemahaman ini manajemen dalam posisi dapat melakukan perbaikan terus menerus kegiatan untuk memproduksi dan menyerahkan produk dan jasa kepada konsumen.
Di samping memiliki peta yang menggambarkan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa, manajemen memerlukan ukuran yang digunakan untuk menghitung sumber daya yang dikorbankan untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Sistem akuntansi biaya mampu menyediakan informasi konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan bisnis untuk melayani kebutuhan konsumen. Dengan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan berbagai kegiatan produksi dan penyerahan produk dan jasa, manajemen akan berada dalam posisi mengendalikan berbagai kegiatan perusahaannya, sehingga mampu membawa perusahaan unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan.
2.2.4. Kelemahan Sistem Akuntansi Biaya Tradisional
Akuntansi biaya tradisional telah membantu manajemen selama kurang lebih 70 tahun dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Sukses yang dicapai oleh akuntansi biaya tradisional selama jangka waktu tersebut disebabkan oleh kemampuan akuntansi biaya dalam mencerminkan kegiatan pabrik dalam masa itu.
Kondisi pabrik perusahaan-perusahaan yang bersaing di kelas dunia telah mengalami perubahan drastis. Waktu untuk menyiapkan mesin dan peralatan produksi (set up dan lead time) dapat dikurangi; banyak digunakan ekuipmen yang dikendalikan dengan microprocessor dan komputer; karyawan dilatih untuk memproduksi produk dengan tingkat kerusakan sangat minimum; persediaan produk dalam proses dihapus sama sekali dari pabrik; pemasok dilatih untuk menyerahkan barang 100 % sesuai dengan spesifikasi dan waktu kebutuhan pabrik.
Dengan perubahan yang drastis kegiatan perusahaan dalam produksi dan memasarkan produk dan jasa, akuntasi biaya tradisional menjadi tidak lagi mampu menyediakan informasi yang menyimbolkan kegiatan di pabrik.
Dibandingkan dengan keadaan pabrik masa kini yang digambarkan di atas akuntansi biaya tradisional memiliki cacat rancangan berikut ini:
Hanya menggunakan jam tenaga kerja langsung (atau biaya tenaga kerja langsung) sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya kepada produk dan jasa.
Hanya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya kepada produk dan jasa.
Pusat biaya terlalu besar dan berisi mesin yang memiliki struktur biaya overhead yang sangat berbeda.
Biaya pemasaran dan penyerahan produk dan jasa sangat berbeda diantara berbagai saluran distribusi, namun sistem akuntansi biaya tidak memperdulikan biaya pemasaran.
Hanya menggunakan jam tenaga kerja langsung (atau biaya tenaga kerja langsung) sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya kepada produk dan jasa. Dalam pabrik yang telah menggunakan banyak peralatan yang dikendalikan dengan komputer, tenaga kerja langsung menjadi berkurang. Tenaga kerja yang ahli di bidang informasi merancang perangkat lunak untuk menjalankan peralatan yang dikendalikan dengan komputer.
Hanya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya kepada produk dan jasa. Akuntansi biaya tradisional membebankan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar kuantitas produk yang diproduksi. Metode pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk ini disebut unit based systems.
Dalam metode ini biaya overhead pabrik dianggap proporsional dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Akuntansi biaya tradisional yang membebankan biaya overhead pabrik atas dasar jam tenaga kerja langsung (atau biaya tenaga kerja langsung) akan menghasilkan informasi biaya produk yang mengandung quantity distortion , karena biaya dialokasikan secara tidak langsung kepada produk dengan menggunakan suatu dasar yang tidak secara sempurna proporsional dengan konsumsi sesungguhnya sumber daya oleh produk. Sebagai contoh, produk yang menggunakan banyak tenaga kerja langsung dalam proses produksinya seringkali dibebani biaya terlalu besar (overcosted) jika jam tenaga kerja langsung digunakan sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk.
Pusat biaya terlalu besar dan berisi mesin yang memiliki struktur biaya overhead yang sangat berbeda. Akuntansi biaya tradisional membebankan biaya overhead pabrik kepada produk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk melalui tiga tahap. Tahap pertama biaya overhead pabrik dikumpulkan dalam pusat biaya, baik departemen pembantu maupun departemen produksi. Tahap kedua, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan kepada departemen produksi menggunakan dasar alokasi tertentu. Tahap ketiga, biaya overhead pabrik yang telah melalui agregasi tahap kedua, dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya overhead dibebankan kepada produk melalui agregasi, bukan berdasarkan konsumsi sumber daya oleh kegiatan untuk menghasilkan produk, maka akuntansi biaya tradisional menimbulkan price distortion.
Biaya pemasaran dan penyerahan produk dan jasa sangat berbeda di antara berbagai saluran distribusi, namun sistem akuntansi biaya tidak mempedulikan biaya pemasaran. Akuntansi biaya tradisional dirancang dan dikembangkan pada masa fungsi produksi dominan dalam perusahaan. Dengan semakin rumitnya fungsi pemasaran dalam perusahaan, akuntansi biaya tetap hanya menitik beratkan pada akumulasi dan penyajian informasi biaya produksi saja. Akuntansi biaya hanya sedikit mempedulikan biaya pemasaran, sehingga manajemen tidak memperoleh informasi biaya yang memungkinkan mereka menganalisis profitabilitas saluran distribusi, metode pemasaran, order size, daerah pemasaran, dan sebagainya.
2.2.5. Sistem Akuntansi Biaya Untuk Menunjang Keunggulan Jangka Panjang Di Dalam Persaingan
Untuk unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan, perusahaan harus mampu menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditentukan oleh tiga faktor : fleksibilitas, mutu dan biaya. Dengan demikian, sistem informasi harus dirancang agar mampu menyediakan informasi bagi manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan tiga faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut.
Pendekatan baru dalam sistem akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan tersebut di atas disebut "activity-based cost system (ABC Systems)". Sistem ini merupakan sistem informasi tentang pekerjaan (atau kegiatan) yang mengkonsumsi sumber daya dan menghasilkan nilai bagi konsumen.
ABC Systems menggunakan dua asumsi : (1) kegiatan menyebabkan timbulnya biaya, (2) produk dan jasa atau konsumen yang menyebabkan timbulnya permintaan terhadap kegiatan. Dengan demikian, hanya dengan mengelola dengan baik kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa, manajemen akan mampu membawa perusahaan unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan. Untuk mampu mengelola kegiatan perusahaan, manajemen memerlukan informasi biaya yang mencerminkan sumber daya dalam berbagai kegiatan perusahaan.
Untuk menunjang perusahaan unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan, sistem informasi akuntansi biaya harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menyediakan jawaban teliti untuk berbagai pertanyaan berikut ini :
Biaya apa yang dapat dipengaruhi (dan secara langsung dapat dirunut) dan laba untuk setiap keluarga produk dan konsumen ?
Bagaimana pola perilaku biaya untuk setiap kegiatan, termasuk kapasitasnya, dan seberapa besar volume dapat dinaikkan atau diturunkan sebelum biaya berubah ?
Apa yang menjadi unsur pemborosan biaya, dan apakah yang menjadi praktik terbaik untuk suatu kegiatan ?
Bagaimana biaya overhead berubah dengan perubahan dalam bisnis ? Biaya apa yang dapat dihindarkan dengan turunnya volume ?
Bagaimana dengan struktur biaya sekarang, pemanfaatan kapasitas, dan kecenderungan prestasi nonkeuangan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pesaing ?
Bagaimana biaya rendah dapat dirancangkan ke dalam produk yang ada sekarang atau yang baru ?
Dalam merancang ABC Systems, kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok besar : (1) Facility-sustaining activities, (2) Product-sustaining activities, (3) Batch related activities, (4) unit level activities.
Facilities Sustaining Activity Costs Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya depresiasi dan amortisasi, biaya asuransi, biaya gaji karyawan kunci perusahaan adalah contoh jenis biaya yang termasuk dalam golongan facility sustaining activity costs. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal pabrik.
Product Sustaining Activity Costs Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk untuk tetap dapat dipasarkan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contoh biaya ini adalah biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, pengujian produk. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut (product life cycle).
Bacth Activity Costs Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Setup cost , yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan mesin dan ekuipmen sebelum suatu order produksi diproses adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini. Besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Pembeli dibebani batch activity costs berdasarkan jumlah batch activity costs yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam setiap menerima order dari pembeli.
Unit Level Activity Costs Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya enerji, dan biaya angkutan adalah contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam penentuan harga pokok produk, biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan biaya per unit dikalikan dengan jumlah produk yang sesungguhnya diproduksi.
Biaya overhead pabrik dalam ABC Systems memperoleh perlakuan yang lebih seksama. Biaya ini bukan hanya terjadi, dikumpulkan, dialokasikan, kemudian hanya untuk dibebankan kepada produk, melainkan dirinci untuk dapat dikelola dengan baik. Dalam perusahaan yang menggunakan teknologi modern dalam pengolahan produknya, biaya overhead pabrik menduduki proporsi yang besar dibandingkan dalam total biaya produksi. Oleh karena itu, ABC Systems memfokuskan akuntansi terhadap biaya overhead pabrik, untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan berbagai kegiatan yang mengkonsumsi biaya overhead pabrik.
ABC Systems membebankan biaya overhead pabrik kepada produk melalui dua tahap. Dalam tahap pertama pembebanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada pusat-pusat biaya yang mengkonsumsi sumber daya dan dalam tahap kedua, biaya yang dikumpulkan dalam pusat biaya dibebankan kepada produk. Tujuan tahap pertama adalah untuk membebankan semua unsur biaya overhead pabrik, baik yang berhubungan dengan penyediaan jasa departemen pembantu maupun yang berhubungan langsung dengan departemen produksi, ke pusat biaya produksi. Beberapa perusahaan melaksanakan tahap pertama pembebanan ini melalui beberapa tahap, dengan cara membebankan konsumsi jasa antar departemen pembantu dan departemen produksi.
Yang membedakan ABC Systems dengan akuntansi biaya tradisional dalam tahap pertama pembebanan biaya overhead ini adalah ketelitian ABC Systems dalam menelusuri konsumsi sumber daya dalam proses pembebanan biaya overhead pabrik kepada pusat biaya berdasarkan sebab akibat. Untuk mencapai tujuan ini, ABC Systems menggunakan dasar pembebanan biaya overhead pabrik yang lebih teliti dan membentuk pusat biaya yang lebih banyak, sehingga penggunaan sumber daya dapat diikuti dengan teliti ke pusat biaya yang mengkonsumsinya.
Tahap kedua pembebanan, biaya overhead pabrik yang telah dikumpulkan dalam pusat biaya produksi dibebankan kepada produk atas dasar pembebanan yang lebih mencerminkan penggunaan kegiatan dalam menghasilkan produk. Jika dalam akuntansi biaya tradisional, pembebanan biaya overhead pabrik yang terkumpul di pusat biaya produksi hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit produk yang dihasilkan, atau biaya tenaga kerja langsung, dalam ABC Systems , biaya tersebut dibebankan kepada produk berdasarkan kegiatan (seperti facility-sustaining activities, product sustaining activities, batch related activities, dan unit level activities) yang digunakan untuk menghasilkan produk. Dengan demikian ABC Systems melakukan refinement dalam pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, yang lebih mencerminkan kegiatan perusahaan dalam memproduksi dan menjual produk. Dengan informasi biaya yang lebih mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan untuk melayani konsumen, manajemen akan dapat menempatkan diri pada posisi yang memungkinkan mereka melakukan pemantauan dan pengendalian semua kegiatan perusahaannya.
2.2.6. MANFAAT ABC Systems
ABC Systems mampu menghasilkan informasi biaya produk dan jasa yang teliti jika : (1) perusahaan mengkonsumsi sumber daya tidak langsung dalam jumlah besar dalam proses produksinya, (2) perusahaan memiliki banyak macam produk dan jasa, proses produksi dan konsumen. Manfaat yang dihasilkan oleh ABC Systems adalah :
Memperbaiki mutu pengambilan keputusan.
Memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead.
Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.
2.2.6.1. Memperbaiki Mutu Pengambilan keputusan
Dengan informasi biaya produk yang lebih teliti, kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan yang salah dapat dikurangi. Informasi biaya produk yang lebih teliti sangat penting artinya bagi manajemen jika perusahaan menghadapi persaingan sangat tajam. Di USA, ABC Systems umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sekonyong-konyong dihadapkan pada keadaan persaingan yang semakin tajam.
2.2.6.2. Memungkinkan Manajemen Melakukan Perbaikan Terus-menerus Terhadap Kegiatan Untuk Mengurangi Biaya Overhead
ABC Systems mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC System dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau secara terus menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan melayani konsumen. Perbaikan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan penghilangan kegiatan yang tidak menambah nilai bagi konsumen dapat dipertimbangkan oleh manajemen berdasarkan informasi biaya yang disajikan dengan ABC Systems.
2.2.6.3. Memberikan Kemudahan dalam Penentuan Biaya Relevan
Karena ABC system menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, maka manajemen akan memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Jika misalnya manajemen mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan set-up fasilitasproduksi, ABC system dengan cepat mampu menyediakan informasi biaya batch related activities, sehingga memungkinkan manajemen mempertimbangkan akibat keputusan mereka tehadap konsumsi sumber daya untuk kegiatan tersebut.
2.2.7. STATE-0F-THE-ART AKUNTANSI MANAJEMEN DI INDONESIA
Uraian state-of-the-art akuntansi manajemen di Indonesia di dalam makalah ini tidak didasarkan pada hasil penelitian yang dirancang khusus untuk tujuan itu. Pengalaman penulis sebagai konsultan diberbagai perusahaan manufaktur besar di Indonesia dan sebagai pembimbing penulisan tesis dan skripsi mahasiswa menempatkan penulis dalam posisi yang dapat memantau state-of-the-art akuntansi manajemen di Indonesia.
Tingkat perkembangan sistem akuntansi manajemen perusahaan-perusahaan di Indonesia berciri berikut ini :
Sistem akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk melayani kebutuhan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak luar perusahaan.
Sistem akuntansi manajemen belum merupakan bagian terpadu sistem pengendalian anggaran perusahaan (budgetary control system).
2.2.7.1. Sistem Akuntansi Manajemen Lebih ditujukan Untuk Melayani Kebutuhan Pertanggungjawaban Keuangan Kepada Pihak Luar Perusahaan
Akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi biaya produksi untuk penilaian persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Dengan demikian umumnya perusahaan manufaktur hanya mengenal full costing sebagai pendekatan yang digunakan untuk penentuan harga pokok produksi. Pendekatan variabel costing yang mampu menghasilkan informasi bagi manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek tidak mudah dijumpai dalam praktik di perusahaan-perusahaan manufaktur di Indoensia. Begitu pula sulit dijumpai perusahaan manufaktur di Indonesia yang menggunakan sistem biaya standar untuk pengendalian biaya produksi.
2.2.7.2. Sistem Akuntansi Manajemen Belum Merupakan Bagian Terpadu Sistem Pengendalian Anggaran Perusahaan (budgetary Control System).
Sistem pengendalian anggaran perusahaan umumnya tidak dirancang sebagai suatu sistem perencanaan dan pengendalian menyeluruh perusahaan secara terpadu. Tidak jarang perusahaan hanya menggunakan anggaran saja sebagai satu satunya alat perencanaan stratejik dan penyusunan program. Bahkan seringkali manajemen puncak telah merumuskan filosofi, misi, strategi, dan program (berupa corporate plan) , namun tidak mampu mencerminkan rumusan tersebut ke dalam anggaran. Tidak jarang dijumpai manajemen puncak yang masih memegang konsep anggaran perusahaan sebagai anggaran kas: suatu konsep yang sangat sederhana. Oleh karena penganggaran belum disadari sebagai alat untuk role setting, maka tidak akan dijumpai usaha untuk menjadikan informasi akuntansi manajemen sebagai role sending device. Dengan demikian sistem akuntansi pertanggungjawaban belum merupakan teknologi perekayasaan informasi yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.
2.2.8. LONCATAN KE DEPAN
Perkembangan teknologi pengolahan informasi akuntansi di USA adalah melalui empat tahap: manual system, bookeping machine system, punched card system, dan computerized system. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak perlu melalui empat tahap perkembangan teknologi tersebut, namun dengan sangat beruntung kita meloncat dari manual system langsung ke computerized system. Loncatan besar ini menguntungkan dari segi investasi, namun dari kesadaran manajemen mengenai pentingnya informasi akuntansi, loncatan penggunaan teknologi ini tidak menguntungkan.
Perkembangan teknologi informasi akuntansi manajemen di USA adalah melalui empat tahap : full costing, standard costing, variabel costing, dan activity based costing. Seperti halnya dengan perkembangan penggunaan teknologi pengolahan informasi, perkembangan teknologi informasi akuntansi manajemen di Indonesia juga akan melalui suatu lompatan besar. Perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia akan meloncat dari penggunaan teknologi informasi akuntansi manajemen untuk kepentingan pihak luar (yang didasarkan pada pendekatan full costing ) langsung ke activity based costing.
2.2.9. DAMPAK ABC SYSTEMS TERHADAP PENGAJARAN AKUNTANSI BIAYA
Akuntansi biaya yang diajarkan di perguruan tinggi perlu di tinjau kembali isinya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Berbagai perubahan yang perlu dilakukan terhadap silabus pengajaran akuntansi biaya di perguruan tinggi mencakup :
Akuntansi biaya harus dilepaskan dari dominasi akuntansi keuangan.
Penggolongan biaya.
Komponen product costs.
Ketelitian perhitungan product cost dengan pemanfaatan teknologi komputer.
Kesadaran pengelolaan biaya overhead pabrik.
Issue variabel costing menjadi tidak begitu relevan dalam perusahaan manufaktur.
Pergeseran peran informasi akuntansi manajemen dari salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan manajemen menjadi pembentuk perilaku manajemen.
2.2.9.1. Akuntansi Biaya Harus Dilepaskan dari Dominasi Akuntansi Keuangan.
Akuntansi biaya harus dilepaskan dari dominasi akuntansi keuangan, sehingga akuntansi biaya mampu menyediakan informasi konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan perusahaan sehingga memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan terhadap kegiatan perusahaan dalam menyediakan nilai bagi konsumen. Akuntansi biaya tradisional terlalu didominasi oleh akuntansi keuangan sehingga informasi yang dihasilkan lebih banyak ditujukan untuk melayani pemakai luar perusahaan. Oleh karena itu, dalam pengajaran akuntansi biaya perlu dilakukan perubahan orientasi pemakai informasi biaya. Porsi akuntansi biaya untuk product costing yang lebih berorientasi kepada penyajian harga pokok untuk inventory valuation harus dikurangi secara drastis dan digantikan dengan product costing yang berorientasi kepada penyajian product cost yang memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan biaya (cost management).
2.2.9.2. Penggolongan Biaya
Penggolongan biaya yang dajarkan dalam mata kuliah akuntansi biaya sebaiknya ditinjau kembali. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok perusahaan manufaktur, menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, menurut hubungan biaya dengan unit organisasi perusahaan manufaktur perlu disesuaikan dengan gambaran kegiatan pabrik yang sudah menggunakan teknologi modern. Variabilitas biaya tidak secara sederhana dihubungkan dengan unit level activities seperti halnya yang diajarkan dalam akuntansi biaya tradisional, namun perlu dihubungkan dengan perubahan volume berbagai macam kegiatan untuk menghasilkan produk.
2.2.9.3. Komponen Product Cost
Akuntansi biaya tradisional menekankan perekayasaan informasi biaya hanya pada tahap produksi saja. Padahal tahap pembuatan produk terdiri dari tiga tahap : tahap pengembangan dan perancangan produk, tahap produksi, dan tahap pemasaran produk. Komponen product costs tidak lagi hanya mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, atau biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap saja, namun harus digambarkan sesuai dengan perkembangan proses pengolahan produk di pabrik modern. Biaya yang bersangkutan dengan produk, proses produksi, sampai dengan tahap penyerahan produk ke tangan konsumen. Biaya produk tidak hanya terbatas pada biaya yang terjadi di pabrik saja, namun mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Karena dalam masa sekarang umumnya produk memerlukan waktu yang pendek untuk memasuki tahap masuk pasar (introduction) dan memiliki usia pendek, maka informasi product life cycle costs menjadi penting bagi manajemen. Oleh karena itu, biaya produk tidak hanya mencakup biaya yang terjadi dalam periode akuntansi tertentu saja, namun mencakup product life cycle costs.
2.2.9.4.Ketelitian Perhitungan Product Cost dengan Pemanfaatan Teknologi Komputer
Karena akuntansi biaya tradisional ditujukan untuk melayani kebutuhan external users , maka informasi biaya rinci tidak dapat dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. ABC Systems didorong timbulnya oleh kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk yang tidak mengandung distorsi, yang mampu mencerminkan kegiatan bisnis perusahaan. Untuk menghasilkan informasi rinci konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan perusahaan dalam menghasilkan produk, penggunaan teknologi komputer dalam proses pengolahan informasi menjadi suatu keharusan. Pengajaran akuntansi biaya sudah harus menunjukkan kemampuan komputer dalam pengolahan berbagai informasi biaya yang dibutuhkan oleh manajemen, yang tidak mungkin dihasilkan jika informasi akuntansi diolah secara manual.
2.2.9.5. Kesadaran Pengelolaan Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead mencerminkan konsumsi sumber daya tidak langsung (indirect resouces) yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan, tidak hanya memiliki kemampuan menghasilkan biaya untuk dialokasikan.
2.2.9.6. Issue Variabel Costing Menjadi Tidak begitu Relevan dalam Perusahaan Manufaktur
Full costing dan variabel costing merupakan issue yang berkaitan dengan rekayasa product cost untuk inventory valution . Kedua metode costing tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan external users. Karena orientasi akuntansi biaya perlu dilepaskan dari dominasi akuntansi keuangan, dan perlu ditujukan ke pemenuhan kebutuhan manajemen, maka materi yang berkaitan dengan kedua metode costing tersebut menjadi kurang relevan dalam pengajaran akuntansi biaya.
2.2.9.7. Pergeseran Peran Informasi Akuntansi Manajemen dari Salah Satu Dasar Penting dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Menjadi Pembentuk Perilaku Manajemen
Untuk menjadi produsen yang cost effective , manajemen harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk atau jasa, sehingga konsumen hanya dibebani dengan kegiatan-kegiatan yang menambah nilai bagi mereka. Manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi yang dapat dipakai oleh manajemen untuk mempengaruhi perilaku manajemen dalam mengalokasikan berbagai sumber daya dalam menghasilkan produk dan jasa.
2.3. RESPONSE
Response Terhadap Kebutuhan terhadap pembentukan Sistim Governance pada beberapa tahun ini adalah sangat tinggi. Hal ini belajar dari peng-alaman akibat banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang sangat tidak menggembirakan. Disamping itu, tidakefektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitandengan organisasi adalah telah menjadi titik sentral perhatian banyak akademisidan praktisi untuk melakukan penataan terhadap sistim governance. Tidak menggembirakannya kinerja organisasi dan tidak efektifnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada tidak saja melanda pada “profit organization” tetapi juga “non-profit organization” tidak terkecuali institusi Pemerintah. Dibeberapa negara Eropa Timur, Asia Pacifik, dan Afrika, keinginan untuk membangun sistim good government governance telah bergerak dengan sangat cepat dan kokoh melalui pembangunan standar standar akuntansi dan keuangan untuk Pemerintahbaik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan cara pembentukan ataupun revitalisasi organisasi profesi sektor publik. Pembangunan Standar Akuntansi Sektor Publik diharapkan dapat menjadi pijakan hukum yang kuat dan jelas bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi Pemerintah harus dilaporkan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, pertanggungjawaban para Eksekutif Pemerintah dapat dinilai apakah mereka sudah mengelola sumber daya ekonomi secara efektif, produktif dan efisien dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Bergulirnya Reformasi Keuangan Sektor Publik Genderang reformasi telah ditabuh secara serentak oleh segenap lapisan masyarakat sejak tahun 1997. Kejatuhan maskapai penerbangan Orde Baru dari pucuk pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan harapan besar untuk masyarakat Indonesia segera terbangunnya iklim berorganisasi yang sehat dengan berbasiskan “good governance” dalam rangka memakmurkan dan mensejahterahkan serta mencerdaskanRakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, reformasi dengan berbasiskan good governance untuk membangun Indonesia Baru ternyata banyak sekali kendala dan batasan-batasan yang kita miliki terutama berada dalam aspek hukum baik penciptaan hukum maupun penegakkan hukum itu sendiri.
Sesuai dengan literatur good governance, perangkat hukum dan penegakkan hukum adalah prasyarat terbangunnya suatu good governance. Dengan segala hambatan dan keterbatasan yang kita miliki, semangat untuk membangun Indonesia Baru dengan berbasiskan good governance masih terus hidup hampir di segenap organisasi apakah itu organisasi Pemerintah maupun organisasi non Pemerintah. Dalam perspektif keuangan khususnya Institusi Pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum, pengenalan perangkat tehnologi untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistim organisasi dengan berbasiskan good governance kepada institusi Pemerintah.
Perubahan total dalam proses dan struktur serta “content-isi” penganggaran pemerintah-APBN dan APBD serta Akuntansi merupakan 2 (dua) produkutama untuk membangun sistim organisasi yang berbasiskan good governance. Namun demikian, 2 (dua) produk reformasi keuangan ini akan tidak optimal jika tidak di imbangi oleh kesiapan sumber daya manusianya untuk menerima dan mengimplementasikan produk reformasi keuangan tersebut. Disamping kesiapan dan kompetensi serta didukung oleh budaya organisasi yang kondusif, faktor kualitas pelaporan organisasi juga harus mampu di bangun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistim organisasi berbasiskan good governance. Dengan sistim pelaporan yang efektif maka pengelolaan sumber daya organisasi khususnya sumber daya ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka. Secara singkat kerangka reformasi keuangan dapat dilihat sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini. Perangkat Hukum yang Mendorong Reformasi Akuntansi Sektor Publik.Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.22 thn 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 30 disebutkan bahwa “setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah”. Selanjutnya dalam pasal 44 ayat 3 dinyatakan bahwa “kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala daerah Kabupaten dan Kepala daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden”. Dari pernyataan Undang- Undang No.22 than 1999 dalam pasal 22 dan 44 diatas, secara tegas dapat dilihat bahwa Para Eksekutif Daerah diharuskan untuk membuat sebuah laporan yang memuat bagaimana mereka menyelenggarakan Pemerintahannya. Dengan kata lain para Eksekutif Daerah harus membuat sebuah laporan untuk memper- tanggungjawabkan kinerjanya setiap tahun dalamhal penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai tindak lanjut atas telah dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.
Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No.105 ini secara tegas disebutkan bahwa Kepala daerah harus memper- tanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD). Untuk memaparkan secara jelas sehingga tidak terjadi kebingungan komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD maka laporan keuangan yang dimaksud dalam pertanggungjawaban adalah terdiri dari 4 (empat) laporan yaitu: Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 38 yang menyatakan bahwa “kepala daerah menyusun pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan arus kas, dan neraca daerah”. Selain 2 (dua) perangkat hokum diatas yang mengatur laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Kepala Daerah juga harus membuat suatu laporan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan DAU - Dana Alokasi Umum dan DAK – Dana Alokasi Khusustermasuk pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat (lihat PP No.106 thn 2000 pasal 7 dan 12; dan PP No.11 thn 2001 pasal 2).
Menyadari akan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di daerah maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Pemerintah Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Dengan segala keterbatasannya, KepMen No.29 thn 2002 ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Pusat betapa penting laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah segera di realisasikan melalui pemberian pedoman bagaimana sistim dan prosedur Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan daerah bisa dibuat. Seiring dengan telah dikeluarkannya berbagai perangkat hukum diatas, sebenarnya Ikatan Akuntan Indonesia telah memberikan respon yang elegan dengan membentuk kompartemen baru yaitu Kompartemen Akuntansi Sektor Publik.
Melalui wadah kompartemen akuntansi sektor publik ini, perkembangan organisasi profesi sektor publik khususnya akuntansi sector publik mulai menunjukkan titik terang. Meskipun sedikit terlambat akibat begitu dinamisnya lingkungan maupun struktur organisasi profesi sektor publik, sebuah Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (selanjutnya disingkat PSAP) telah dikeluarkan sebagaimana telah kita nantikan selama ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan sebuah Reformasi Akun- tansi sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini, dimulai melalui Perangkat hukum yang jelas yang diikuti oleh sebuah Standar Akuntansi Pemerintah sebagai acuan dasar terbentuknya sebuah laporan keuangan yang memiliki prinsip-prinsip adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Sekilas Mengenai Good Governance Apakah Good Governance.
Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip- prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepad bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan ketiga prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.
Agar supaya GCG bisa diterapkan dalam suatu organisasi maka dibutuhkan adanya aturan main yang membatasi/ mengarahkan aktifitas maupun keputusan top manajemen organisasi selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya aturan main apakah peraturan dan kebijakan internal organisasi ataupun hukum dan perundang-undangan yang mengatur organisasi maupun perangkat pelaksananya membuat top manajemen tersebut menjadi lebih independent dalam menjalankan roda organisasi. Dengan menegakkan sistim good governance dalam suatu organisasi diharapkan terjadi peningkatan dalam hal: Efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan masya rakat, pegawai, dan stakeholderlainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Legitimasi organisasi yang kelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate. Good Governance lebih ditekankan kepada proses, sistim, prosedur dan peraturan yang formal ataupun informal yang menata organisasi dimana aturan main yang ada diterapkan dan di taati. Good Governance berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara tujuan ekonomis dan sosial atau antara tujuan individu dan masyarakat (banyak orang) yang diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi.
Dengan demikian maka: Administrasi organisasi yang adil, efisien, dan terbuka yang selaras dengan tujuan organisasi. Sistim dan prosedur operasional dan pengendalia organisasi dengan suatu pandangan untuk pencapaian tujuan stratejik jangka panjang organisasi yang dapat memberikan kepuasaan kepada pemilik, pemasok, pelanggan, dan penyandang dana dimana taat kepada hokum dan peraturan yang di butuhkan dan cocok dengan kebutuhan lingkungan organisasi dan masyarakat. Proses penciptaan dan penambahan nilai yang efisien dan untuk meyakinkan bahwa: Top manajemen mempunyai suatu tujuan dan rencana stratejik dan REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH UU 22/1999 PP 105/2000 KEPMENDAGRI 29/2002 UU 25/1999 menempatkannya kepada struktur manajemen yang tepat (organisasi, sistim, orang) untuk mencapai tujuan dan rencana stratejik tersebut. Struktur diletakkan dalam fungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggungjawab organisasi kepada semua stakeholders. Top manajemen bertindak sebagai sebuah katalisator, inisiator, mempengaruhi, menilai, dan memantau keputusan-keputusan stratejik dan aktifitas manajemen dan mempertahankan manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan. Meyakinkan bahwa top manajemen adalah bukan merupakan sebuah jabatan formalitas yang melupakan tugas manajemen untuk membuat keputusan stratejik organisasi yang gegabah. Top manajemen membangun dan menempatkan suatu mekanisme untuk meyakinkan bahwa operasional organisasi dalam kondisi yang dinginkan oleh pemilik, bertanggungjawab kepada masyakat banyak, meyakinkan bahwa pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dalam rangka memburu pencapaian tujuan organisasi dan selaras dengan harapan yang di tuntut oleh stakeholders.
Ada mekanisme, proses dan sistim yang dibangun yang secara terus menerus meyakinkan bahwa: Praktek-praktek tata kelola organisasi adalah efektif dan sesuai Ada keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada berbagai stakeholder Organisasi patuh dan taat dengan hukum dan perundangan-undangan yang dibutuhkan. Ada pengungkapan informasi yang memadai kepada stakeholder Ada pemantauan yang efektif dan juga pengelolaan resiko, inovasi, dan perubahan organisasi Organisasi tetap berada pada kondisi yang relevan, legitimate, dan kompetitif Organisasi adalah menjanjikan, likuid, dan memiliki kontinuitas ke depan yang baik. Secara sederhana, Good Governance merujuk kepada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat untuk meningkatkan nilai jangka panjang pemilik, memaksimum kan pengembangan SDM, dan juga memperhatikan kepentingan stake holder lainnya, lingkungan, dan masyarakat banyak. Mengapa Kita Membutuhkan Good Governance.
Merujuk kepada Global Corporate Governance Forum, Forum ini secara tegas menyatakan: “Good Governance sudah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial. Good Governance adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban penyediaan lapangan kerja, pelayanan publik dan private, pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi dan pertanggungjawaban organisasi tidak peduli apakah organisasi public atau private; Good Governance telah menjadi agenda pokok inter-nasional.” Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa Good Governance adalah penting bagi suatu organisasi dalam rangka: Menciptakan Daya Tarik kepada Investor baik investor lokal maupun asing untuk meyakinkan para investor bahwa investasi mereka akan aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dan dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Mendorong untuk terciptanya daya saing organisasi. Meningkatkan pertanggungjawaban dan kinerja yang memungkinkan kepercayaan terhadap pengelolaan organisasi.Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas pemakaiansumber daya organisasi. Tanpa memiliki organisasi yang efisien, suatu negara akan sulit untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakatnya.
Tanpa adanya investasi dalam suatu negara maka negara tersebut akan mengalami stagnasi dan krisi ekonomi. Jika suatu organisasi katakanlah perusahaan-perusahaan tidak sehat, maka tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, tidak ada penerimaan pajak, dan pembangunan negara tidak akan berkembang. Oleh karena itu suatu negara membutuhkan organisasi yang “well-governed” yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan daya saing organisasi dalam dunia internasional. Untuk itu, Good Governance menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk pembangunan ekonomi nasional. Dengan katalain, jika kita ingin membangun Indonesia Baru maka sudah seyogyanya Good Governance merupakan agenda utama kita bersama ke depan. Pilar-Pilar Good Governance. Dalam semua perspektif kajian ilmu manajemen dan ekonomi, good governance selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek dan nilai-nilai masyarakat. Adapun pilar utama suatu sistim Good Governance adalah sebagai berikut:(a) Harus ada badan yang efektif yang bertanggungjawab kepada pemisahaan pengelolaan organisasi (antara Pemilik dan Manajemen; antara Kepala Daerah dan DPRD) dan kebebasan manajemen untuk meningkatkan: Pertanggungjawaban/ Accountability [ pemimpin harus siap untuk melaksanakannya ] ,Efisien dan efektif [ini merupakan hasil dari kepemimpinan yang baik],Teruji dan terpadu [pemimpin harus jujur, dipercaya dan sigap], Bertangungjawab [pemimpin yang handal, bertanggungjawab,representatif, dan komit kepada kewajiban],Kepemimpinan yang terbuka dengan pengungkapan informasi organisasi yang berhubungan dengan semua kegiatan ekonomi dan yang lainnya.Tiga Pondasi Untuk Memahami Good Governance. Penulis mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai tiga dasar utama untuk memahami secara mudah bagaimana good governance; yaitu philosophical foundation, historical foundation, dan psychological foundation. Ketiga dasar utama ini saling berkaitan dan saling menunjang dalam membentuk good governance model. Adapun penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut
2.3.1. Philosophical foundation:
Philosophical foundation ini disebut sebagai paham structural functionalism, dimana paham ini lebih memberikan penekanan pada struktur dan fungsi dari suatu organizasi sebagai suatu open system. Organisasi diasumsikan sebagai suatu organisme yang hanya bisa survive jika mampu berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Dalam konteks suatu organisasi, interaksi organisasi tersebut di wujudkan dalam suatu struktur baku organisasi (tapi fleksibel sesuai dengan perubahan lingkungan). Dengan kata lain, struktur dan fungsi organisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungannya, apakah lingkungan internal organisasi ataupun lingkungan eksternal organisasi. Referensi utama untuk lebih memahami philosophical foundation dalam suatu organisasi adalah Burrel and Morgan (1979) serta gareth Morgan (1998) dalam bukunya the images of organization.
2.3.2. Historical foundation,
berdasarkan teori the division of labour oleh Adam Smith (1932) yang dikembangkan secara lebih jauh oleh Berle & Means (1932) menyimpulkan perlunya perubahan struktur organisasi untuk mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan. Perusahaan kecil (yg biasa nya dikelola oleh pemilik) menjadi besar, sehingga terjadi krisis otonomi yang memerlukan pendelegasian wewenang.Pendelegasian diberikan kepada (professional) manager untuk mengelola operasional perusahaan dan agar kepentingan pemilik (kapitalis) terjaga, maka dibentuk suatu struktur yang baku dengan adanya BOD (dewan komisaris, dalam konteks hukum Indonesia) yang bertindak atas nama dan kepentingan kapitalis (pemilik) di dalam mengawasi management. Disini muncul agency teori (AT) dengan segala bentuk dan jenis model yang ada.
2.3.3. Psychological foundation,
sebenarnya berhubungan dengan point 2, karena adanya anggapan (thesis) bahwa manusia itu adalah self-interested behavior yang akan mengutamakan kepentingannya dibanding dengan kepentingan orang (pihak) lain. Dalam konsep AT, thesis ini bermakna bahwa agen akan mengumbar kepentingannya (seandainya mereka melakukan pengembangan perusahaan untuk mendapatkan pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi investasi yang dilakukan cenderung memiliki tingkat pengembalian yang relatif kecil) yang tentunya secara tidak langsung hal ini merupakan expense pemilik. Anti-thesis yang muncul dari thesis ini adalah dalam upaya memperkuat struktur (terutama internal control mechanism) lewat pemberdayaan BOD. Dalam anti-thesis ini, tingkat independensi dan knowledge dari BOD sangat krusial (namun hal ini memunculkan thesis berikutnya bahwa independent BOD pun adalah manusia yang secara psikologis mempunyai sifat yang sama).Kalau thesis dan anti-thesis disatukan (sinthesis) sebenarnya konsep Corporate Governance dapat dikembalikan pada philosophical foundation (sebagai salah satu tiang paling besar dan mendasar dari tiga tiang utama tadi). “Struktur” dari organisasi yang yang diharapkan ber”fungsi” dengan self-controlled, sesuai dengan philosophy structural functionalism, dalam kaitan dengan negara kita, Indonesia, secara makro adalah “business system” yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat organisasi berikutnya (micro level) corporate hingga strategic business unit.
Struktur yang dibentuk agar berfungsi secara optimal itu juga menyesuaikan diri dengan faktor historical dan culture, yang selanjutnya dikembangkan melalui teori path dependence. Organisasi Sektor Publik dan Good Government Governance. Organisasi yang bergerak di sektor publik seperti Kompartemen Akuntansi Sektor Publik ataupun komite standar akuntansi Pemerintah merupakan salat satu elemen dalam membangun dan mengendalikan sistim organisasi yang berbasiskan good governance. Salah satu contoh mekanisme kerjanya adalah dikeluarkannya standar akuntansi Pemerintah adalah salah satu peran besar dari organisasi profesi sektor publik untuk membangun sistim organisasi berbasiskan good governance. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistim akuntansi Pemerintah mengatur tentang bagaimana kebijakan akuntansi Pemerintah harus di ukur, dicatat, dan dilaporkan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui DPR/DPRD. Dengan adanya pedoman akuntansi ini, maka Kepala Daerah dalam mengelola organisasinya harus membuat suatu laporan keuangan yang sudah memiliki standar akuntansi sehingga ia tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginannya. Dengan kata-kata lain Kepala daerah beserta aparatnya memiliki independensi yang tinggi dalam mengelola sumber daya ekonominya sepanjang mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi Pemerintah. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah, Institusi Pemerintah bisa membangun sistim akuntansinya dengan baik apakah itu kebijakan akuntansi, daftar perkiraan, prosedur pencatatan, formulir-formulir akuntansi maupun bentuk-bentuk laporan, minimal memenuhi kebutuhan standar akuntansi pemerintah.
Akselerasi nilai standar akuntansi ini akan menjadi lebih baik apabila sistim akuntansi yang dibangun menggunakan tehnologi komputer. Dengan tehnologi komputer, sistim pelaporan dapat dihasilkan secara cepat sehingga pengelolaan sumber daya organisasi Pemerintah dapat dengan cepat di pantau. Kinerja Kepala Daerah dapat dievaluasi tentang bagaimana mandat yang ia terima untuk menggunakan sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif dengan prinsip-prinsip terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan jika laporannya telah disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah. Organisasi Profesi Sektor Publik yang mempunyai tanggungjawab dibidang pengawasan dan pemeriksaan seperti BPKP, Bawasda, ataupun BPK akan lebih mudah menjalankan fungsinya karena telah tersedianya pedoman akuntansi yang baku. Peran Organisasi Profesi Sektor Publik, dalam kerangka sistim Good Governance dapat dilihat dalam gambar dibawah. Beberapa Indikator Arah dan Pengembangan Organisasi Sektor Publik. Jika kita ingin melihat bagaimana arah dan pengembangan organisasi profesi sektor publik khususnya akuntansi pemerintah, maka kita dapat menemukan indikasinya dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah yaitu”substance over form principle – prinsip substansi meng-ungguli formalitasnya”.
Di Indonesia, point ini adalah sangat critical bagi pembangunan dan penegakkan good governance karena dalam realita sehari-harinya para praktisi seringkali tidak menggunakan substansi persoalannya tetapi cenderung untuk menggunakan formalitas sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu formalitas aturan yang ada akan tidak mampu mencakup secara detil kejadian- kejadian yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kelemahan kelangkapan formalitas ini dalam kontek hukum seringkali menjadi suatu elemen pembunuh penegakkan sistim organisasi berbasiskan good governance. Hal yang sama juga akan terjadi dalam standar akuntansi Pemerintah. Sangat tidak mungkin jika kita menginginkan sebuah standar akuntansi yang telah mengatur semua bentuk transaksi ekonomi organisasi yang ada pada setiap situasional institusi Pemerintah.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dalam kompetisi global ini sejumlah Bursa Efek melaksanakan sistem demutualisasi sebagai sebuah kebutuhan. Selain sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai inovasi di bidang teknologi informasi yang melanda industri pasar modal, diharapkan dengan dukungan infrastruktur yang berdaya saing global, Lembaga Bursa Efek dapat mengembangkan pelayanan dan jenis produk yang menarik pemodal sehingga pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas.
Selain itu pada masa persaingan global seperti sekarang ini, pengelolaan Lembaga Bursa Efek harus mampu mengupayakan terciptanya dua kapabilitas yaitu tingkat pertumbuhan serta daya saing yang berkesinambungan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai perubahan yang berkaitan dengan struktur kepemilikan, orientasi maupun pengelolaan Lembaga Bursa Efek. Demi keuntungan jangka panjang yang akan diperoleh dari demutualisasi yang merupakan proses perubahan struktur kepemilikan organisasi dari struktur kepemilikan yang terbatas pada anggota menjadi struktur kepemilikan yang lebih luas. Proses demutualisasi akan diikuti perubahan orientasi organisasi dari orientasi non-profit menjadi berorientasi profit.
Dilakukannya demutulualisasi ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan saham bursa efek, akses informasi menjadi lebih mudah, likuiditas menjadi kian tinggi dan pada gilirannya ketersediaan akan produk investasi investor makin terpenuhi, restrukturisasi lembaga bursa efek itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi,pengaksesan atau pembuatan penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan yang melakukan merger, meningkatkan alternatif sumber dana untuk pengembangan bursa,menghindarkan benturan kepentingan antara bursa dan anggota bursa sebagai pemegang saham, mengurangi tingkat biaya, risiko yang ditimbulkan lebih rendah, mengurangi hambatan operasi perusahaan, menghindari pengambilalihan perusahaan oleh pihak lain, dan mengakuisisi aset yang kasat mata (intangible assets).
Selain itu, agar unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan, perusahaan harus dibangun di atas landasan yang kokoh. Manajemen perusahaan harus menyadari bahwa alasan utama mereka berada dalam bisnis adalah konsumen mereka. Konsumen sekarang dan di masa yang akan datang menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dengan cepat menyesuaikan kebutuhan mereka, yang memiliki mutu tinggi dengan harga yang rendah. Dengan demikian, perusahaan yang dalam jangka panjang mampu memenangkan persaingan di pasar adalah perusahaan yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen tersebut.
Strategi manajemen untuk menempatkan perusahaan agar di dalam jangka panjang unggul di dalam persaingan hanya dapat ditempuh melalui usaha-usaha perusahaan untuk mengembangkan manfaat produknya bagi konsumen, memperbaiki produktivitas, dan mengurangi biaya. Untuk menunjang strategi tersebut, manajemen memerlukan sistem informasi yang mampu merefleksikan konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan produknya. Dengan sistem informasi yang dirancang atas dasar landasan tersebut, manajemen akan memperoleh informasi yang sangat bermanfaat untuk melakukan pengelolaan berbagai kegiatan perusahaan dalam melayani konsumennya. Manajemen akan berada dalam posisi secara terus menerus melakukan penyempurnaan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan strategi ini, konsumen akan dijamin memperoleh produk dan jasa perusahaan yang mutunya tinggi dan tidak dibebani dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menambah nilai bagi konsumen.
Sistem akuntansi biaya tradisional tidak dirancang untuk menghasilkan informasi biaya yang teliti, sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar bagi manajemen untuk menempatkan diri unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya harus dirancang kembali untuk mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Dengan sistem informasi akuntansi biaya yang mampu menghasilkan informasi konsumsi sumber daya dalam berbagai kegiatan perusahaan, manajemen akan berada dalam posisi mampu mengelola biaya (cost management) . Cost management merupakan salah satu strategi penting yang dapat menempatkan perusahaan unggul dalam jangka panjang di dalam persaingan.
Perkembangan pemakaian ABC system menuntut peninjauan kembali materi yang diajarkan dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pengajaran akuntansi biaya harus ditujukan ke rekayasa informasi biaya untuk memenuhi kebutuhan internal user. Penggolongan biaya, komponen product costs perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan gambaran perusahaan manufaktur modern. Ketelitian perhitungan product costs dengan pemanfaatan teknologi komputer dan kesadaran pengelolaan biaya overhead pabrik perlu ditanamkan kepada peserta didik. Issue variabel costing menjadi tidak begitu relevan dalam pengajaran akuntansi biaya. Perlu ditekankan dalam pengajaran akuntansi manajemen pergeseran peran informasi akuntansi manajemen dari salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan manajemen menjadi pembentuk perilaku manajemen.
3.2. Saran
Selain dari berbagai keuntungan yang akan didapatkan dari demutualisasi suatu bursa afek ataupun perusahaan lain, dapat pula mengaplikasikan kedua sistem dari kedua perusahaan yang melakukan demutualisasi, sehingga kedua sistem ini dapat saling melengkapi serta menyempurnakan sistem sebelumnya. Karena
DAFTAR PUSTAKA
Brimson, James A. Activity Accounting: An Activity-Based Costing Approach.
New York: John Wiley & Sons, Inc., 1991.
Cooper, Robin. "Does Your Company Need a New Cost System ?" Dalam The
Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Readings. Eds. Robin Cooper dan Robert S. Kaplan. Prentice-Hall International Editions. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1991.
Cooper, Robin dan Rober S. Kaplan. The Design of Cost Management Systems:
Text, Cases , and Readings. Prentice-Hall International Editions. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1991.
Johnson, H. Thomas. "Activity-Based Information: A Blueprint for World Class
Management Accounting." Dalam The Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Readings. Eds. Robin Cooper dan Robert S. Kaplan. Prentice-Hall International Editions. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1991.
Kaplan, Robert S. " Accounting Lag: The Obsolescence of Cost Accounting
Systems." Dalam The Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Reading. Eds. Robin Cooper dan Robert S. Kaplan. Prentice-Hall International Editions. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1991.
Kaplan, Robert S. " Yesterday’s Accounting Undermines Production." Dalam The
Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Reading. Eds. Robin Cooper dan Robert S. Kaplan. Prentice-Hall International Editions. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1991.
Hai... NayChan, tulisan yang Bagus. Akhirnya ketemu juga anak Malang yang buat blog Akuntansi.
BalasHapusteruslah berkarya, kita bisa diskusi untuk meningkatkan trafic blogMu.
Salam ya buat Dosen Kamu, Mbah Hari Purnomo, Ibu Fita, Pak Samiaji, Pak Sur dll......
Ok sukses ya Nay.....